Peraturan Keamanan Pangan

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan berisi bahwa penyelenggara keamanan pangan harus memperhatikan 7 poin penting, yaitu:

  1. Sanitasi Pangan. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Pada pasal 71, setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin. Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan,, dan/ atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/ atau keselamatan manusia. PP RI No 28 Tahun 2004 tentang keamanan panga, mutu, dan gizi pangan pasal 3 berisi bahwa pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik, meliputi cara budidaya, cara budidaya pangan segar, cara budidaya pangan olahan, cara distribusi, cara ritel pangan, dan cara produksi pangan siap saji.
  2. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan (BTP). UU No 18 Thaun 2012 tentang Pangan pasal 75berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan boraks, formalin, rhodamin-B, dan kuning metanil.
  3. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik. Pada pasal 77, dijelaskan bahwa (1) Setiap orang dilarang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang  belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. (3) Persetujuan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah. (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh persetujuan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. Sementara pada pasal 78 dijelaskan bahwa (1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekayasa genetik pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekayasa genetik pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
  4. Pengaturan terhadap iradiasi pangan. Menurut UU, Iradiasi pangan adalah metode penanganan pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas. Perka BPOM RI No 26 Tahun 2013  tentang Pengawasan Pangan Iradiasi pasal 3 berisi bahwa  Jenis pangan yang diizinkan untuk diiradiasi, tujuan iradiasi, dosis serap maksimum untuk masing-masing jenis pangan, sumber radiasi, dan bahan kemasan yang diizinkan untuk digunakan pada proses Iradiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Penetapan standar kemasan pangan. Kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen. Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran. Ketentuan mengenai kemasan pangan, tata cara pengemasan pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan diatur dalam peraturan pemerintah.
  6. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan
  7. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Halal memiliki definisi segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s