Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Limbah

Produksi bersih merupakan usaha untuk mengurangi atau mencegah terbentuknya limbah, mulai dari waste avoidance, waste reduction, dan recycle. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan cara pengurangan sumber (source reduction), penggunaan dan pemanfaatan kembali (recycling), pengolahan (treatment) dan pembuangan. Penanganan limbah industri rumah tangga berbeda-beda tergantung dari jenis produk yang mau diproduksi.

Pada UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 22, Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Menurut pasal 34, setiap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL/UPl. Menurut pasal 35, Setiap usaha yang tidak wajib UKL /UPL wajib membuat SPPL.

PP RI No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menjelaskan bahwa AMDAL merupakan Kajian mengenai dampak penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Suatu perusahaan akan bebas AMDAL jika lokasi usaha berada di kawasan yang memiliki AMDAL, lokasi usaha berada di kabupaten kota yang memiliki rencana yang jelas mengenai tata ruang kabupaten dan kota, dan usaha dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. Fungsi AMDAL diantaranya adalah :

● Perencanaan pembangunan wilayah.

● Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha.

● Memberikan alternatif solusi untuk minimalisasi dampak negatif.

● Memberi informasi untuk masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha.

Dokumen AMDAL terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL),  Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Untuk wajib UKL UPL, langkah dan kriteria pemilihan usaha yang diperlukan adalah jenis usaha dan/atau kegiatan tidak wajib dilengkapi AMDAL, telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut, periksa peraturan tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, pastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL, dan tetapkan jenis rencana usaha atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau tidak.

Regulasi mengenai SPPL terdapat pada Peraturan Menteri egara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 pasal 1 yang berisi bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s