Peraturan Perizinan

Menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas pasal 1, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Organ perseroan terdiri dari 3 aspek, diantaranya adalah pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris sesuai dengan batas yang ditentukan, direksi yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, dan dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Pada pasal 2, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.Perseroan harus mempunyai nama dan kedudukan di dalam wilayah negara RI serta mempunyai alamat lengkap pada asal 5. Pada pasal 7, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dan setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Akta pendirian perusahaan dibuat oleh notaris dan memuat anggaran dasar dilengkapi oleh dokumen pendukung, seperti surat keterangan domisili (SKD) dan NPWP perusahaan.  Anggaran dasar minimal harus memuat nama, tempat, maksud dan tujuan, jumlah modal, jumlah saham, nama jabatan dan anggota direksi, dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UU.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009, Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP. Sementara menurut
Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Izin untuk lingkungan terdapat pada UU No 27 Tahun 2012.Pada pasal 1, Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Pada pasal 2, Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
Izin Lingkungan melalui tahapan:
a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL

b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

AMDAL terdiri dari :
1. Kerangka Acuan

2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s