Peraturan Sertifikasi Halal

Definisi halal menurut UU No 33 Tahun 2014 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.  Sementara, definisi halal menurut Keputusan Menteri Agama RI No 518 Tahun 2001, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hewan yang tidak halal diantaranya adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Mikroba yang dihasilkan melalui proses kimiawi, atau proses rekayasa genetik seperti pada proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal .
Penyelenggaraan JPH berasaskan :

1. Pelindungan

2. Keadilan

3. Kepastian hukum

4. Akuntabilitas dan transparansi

5. Efektivitas dan efisiensi

6. Profesionalitas.

Peran penting sertifikasi halal diantaranya adalah mengupayakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan wujud komitmen perusahaan teradap produk yang ditawarkan, mempertahankan loyalitas pelanggan karena pelanggan merasa puas oleh pelayanan yang diberikan pelaku usaha, dan menarik konsumen baru karena ada jaminan bahwa konsumen akan memperoleh produk yang bermutu dengan pelayan baik.

Proses untuk membuat sertifikat halal pada suatu produk adalah :

1. Persiapan sistem jaminan halal menggunakaan HAS 23000. HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) dan Bagian (II) tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2)

2. Pendaftaran dokumen serti halal, yaitu data sign up (nama, alamat, CP), data registrasi, dokumen halal, data bahan, data matriks produk, dan data produk.

3. Pemeriksaan dokumen

4. Audit, dilakukan monitoring pre-audit, pelaksanaan audit, dan monitor pasca-audit. Auditor dan tim audit terdiri dari Badan POM yang menilai segi higiene dan sanitasi perusahaan, CPPB, mutu, dan keamanan pangan, LPPOM MUI yang menilai segi kehalalan bahan baku dan proses produksi, serta Departemen Agama yang menilai segi pertanggungjawaban kehalalan produk dan layanan karyawan muslim.

5. Rapat komisi fatwaterdiri dari pakar, unsur kementrian/ lembaga, dan/atau instansi terkait yang mendapat laporan hasil audit dan menetapkan kehalalan produk.

6. Penerbitan sertifikat halal, diterbitkan BPJPH setelah ada keputusan rapat komisi fatwa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s